"Waktunya MELARANG PEMAKSAAN Syariat Islam sebagai Dasar Negara Indonesia"

Pemaksaan syariat islam sebagai dasar negara semakin hari bertambah berani. Padahal itu menyalahi ideologi negara. Islam tentu boleh berkembang. Undang-undang menjaminnya. Sama seperti agama yang lain. Tetapi eksklusifitas keislaman adalah ancaman bagi kelangsungan negara bhineka ini.

Indonesia telah kalah di Aceh.

• Perda jauh lebih berkuasa dari ideologi negara.

• Konservatisme tafsir saklek onta gurun tetap dipakai di zaman jet tempur.

• Orang-orang dicambuk seperti budak.

• Laki-laki bercelana pendek dirazia, apalagi perempuannya.

Mereka ngotot mengatakan itu perintah agama. Firman adiluhung yang wajib dipatuhi. Padahal itu kegagalan neocortex mereka dalam mencerna ayat suci, untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Itu adalah ketidakmampuan mereka memahami perintah agama.

Hari ini, sebenarnya negara tidak hanya kalah di Aceh. Di setiap bagian wilayah NKRI telah terjajah ideologi konservatif yang berbahaya. Hal-hal kecil yang dianggap remeh. Padahal itu adalah awal dari sebuah pembusukan.

"Penjajahan kebudayaan pemaksaan tafsir tunggal."

Di sebuah wilayah di Jawa Tengah ada perumahan islam. Setiap kegiatan sosial dipaksakan sesuai syariat islam. Syariat versi mereka. Di pos satpam pada perumahan tertutup itu, disediakan jilbab. Anak-anak kecil yang belum baligh diwajibkan berjilbab. Perempuan tua yang mestinya sudah lepas jilbab juga diwajibkan mengenakannya.

Baca juga : Jilbab bukan Ketentuan Agama part 1 & part 2 & part 3

Di Tangerang, Banten, ada rumah sakit syariat. Penunggu pasien wajib mahram, atau sejenis kelaminnya. Orang-orang mulai diancam dengan tafsiran ayat Quran, dengan pemahaman cingkrang mereka. Padahal itu rumah sakit umum yang dibiayai negara.

Tak terhitung sekolah-sekolah eksklusif keislaman. Bedanya dengan sekolah eksklusif merek agama lain, peserta-didiknya diwajibkan berjilbab. Juga diberi doktrin menyimpang. Mereka sudah mencaplok wilayah publik sejauh itu. Tidak hanya masjid dan mushala yang dianeksasi. Mereka bahkan menyerobot gang kampung, dengan memberikan rambu wajib berjilbab.

Pemerintah dan aparat sampai saat ini masih anteng. BIN, BAIZ tak lagi punya wewenang menindak. Mereka perlu bukti pembangkangan terlebih dahulu. Baru bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Kita memang mesti mengutuk Orde Baru atas kekejamannya. Meskipun untuk soal meberantas konservatisme dan premanisme, Soeharto bergerak paling depan.

• Negara kalah dengan perorong kebhinekaan. Dengan para pemaksa syariat islam sebagai dasar hukum negara Indonesia

• Aparat begitu lemah dengan ancaman orang-orang berjenggot dan bercelana cingkrang.

• Sementara tentara kita duduk manis di barak. Mereka menunggu komando yang tak pernah dikeluarkan.

Padahal sejarah mencatat dengan jelas, hanya ketegasan yang bisa membumi-hanguskan kelompok pemaksa syariat islam itu.

Di zaman Walisanga, ada Sunan Kudus yang dikenal kaku atas Syariat Islam yang diyakininya. Untungnya ada Sunan Kalijaga yang selalu menginterupsi. Kerajaan Demak berpihak pada Sunan Kalijaga. Konservatisme Sunan Kudus dilokalisir dan tidak berkembang meluas.

Meskipun kita tahu, atas prakarsa Sunan Kudus yang saklek itu pula, terjadi drama pembunuhan Arya Penangsang terhadap Sunan Prawoto, yang terhitung masih sepupunya sendiri. Pembunuhan berlanjut terhadap suami Ratu Kalinyamat (Sultan Hadlirin), yang awalnya meminta keadilan ke Sunan Kudus.

Kekejaman pembunuhan itu digambarkan dengan begitu menyayat dalam epos. Karena peristiwa itulah, Ratu Kalinyamat tapa telanjang di gunung Danaraja, Jepara.

Bergerak ke zaman penjajahan Belanda, ada seorang dedengkot Wahabi bernama Imam Bonjol. Ia memaksakan syariat Islam pada orang-orang Sumatera Barat. Mereka mengancam, merusak, membunuh. Orang-orang Minangkabau akhirnya melawan.

Kaum Paderi ini juga dikabarkan melakukan genosida terhadap penduduk Batak Toba. Kekejaman mereka digambarkan dengan diusirnya bibi Imam Bonjol yang sudah renta ke hutan, karena ia mengunyah sirih (nginang). Sesuatu yang dianggap menyalahi syariat agama oleh mereka.

Terjadilah pemisahan kelompok antara Kaum Paderi dan Kaum Adat di Sumatera Barat. Puluhan tahun mereka saling berperang. Hingga akhirnya tentara Belanda turut campur. Kaum Paderi dihancur-leburkan. Imbasnya, Kaum Adat juga ikut sengsara atas ulah Belanda selanjutnya.

Peristiwa itu kembali terulang di zaman kemerdekaan. Tak main-main, dedengkot pemaksa syariat islam adalah teman dekat Soekarno. Namanya Kartosoewirjo. Kelompok radikal itu juga berperangai sama. Mereka meneror dan merampok penduduk sekitar. Dalihnya syariat islam.

Negara yang masih sangat muda itu diuji dengan rong-rongan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Soekarno bersikap tegas, ia memburu temannya itu di hutan-hutan Jawa Barat. Sampai akhirnya ia juga yang harus memutuskan perintah eksekusi mati terhadap Kartosoewirjo dengan berderai air mata.

Soeharto juga melakukan perlawanan keras terhadap jilbabisasi. Meskipun sayangnya kemudian, ia juga memelihara konservatisme islam dengan mendirikan MUI. Sebuah lembaga keagamaan sebagai tandingan dominasi NU dan Muhammadiyah. Soeharto bertambah lembek di akhir masa pemerintahannya.

Sejarah di atas itu menggarisbawahi "aksi konservatisme tak bisa dilawan dengan kelembutan".

Bibit pembusukan itu harus mulai dicegah dari sekarang. Pemerintah memang telah membubarkan HTI, tapi

• tak berani menyegel sekolah-sekolah radikal.

• Tak punya kuasa membuka segel perumahan islam,

• Tak punya kuasa membuka segel perumahan rumah sakit syariat,

• Tak punya kuasa membuka segel gang yang mewajibkan berjilbab.

Di sepuluh Universitas Negeri terbesar, menurut Setara Institute, radikalisme tumbuh subur. Mereka tidak hanya menguasai masjid kampus, tapi juga struktur kemahasiswaan. Semua ruang publik, sampai lorong asrama diislamisasi.

Setelah HTI tumbang, sekarang ini Tarbiyah (PKS) mengambil alih kendali. Kelompok ini menentukan dari hulu sampai hilir terhadap kegiatan mahasiswa. Dari melek mata sampai tidur lagi.

Bahkan menurut laporan Setara, infiltrasi ajaran mereka sudah masuk SMP-SMA. Anak-anak ini sudah dikader sejak mereka masih dini. Indonesia tinggal "menunggu waktu menjadi negara Islam."

Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menyudahi ancaman pemaksaan syariat ini. Pemerintah jangan lembek dan buta-tuli. Mumpung masih banyak orang waras yang akan mendukung pembersihan itu. Karena 20 tahun lagi, Indonesia yang kita bayangkan bhineka ini barangkali sudah tidak ada lagi.

Perumahan islam harus dibubarkan. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan di dalam sana.

Sekolah-sekolah islam radikal juga harus distandarkan.

Tidak boleh ada pemaksaan busana dan cara pikir anti pemerintah.

Orang-orang yang memaksa orang lain berjilbab juga harus diberi sanksi.

Tidak boleh ada kata "wajib" yang berarti memaksa orang lain.

Padahal itu hanya tafsir mereka. Tafsir lain menyebut jilbab tidak wajib.

"Perbuatan pemaksaan itu seperti mendirikan negara di dalam negara."

Hanya dengan ketegasan, semua ancaman itu akan berakhir. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kita yang lembek itu memang tak bisa berbuat apa-apa. Maklum saja, sejatinya itu kursi politik untuk memberi jatah NU dan Muhamadiyah. Tradisi buruk yang terus dilanggengkan.

Kita perlu orang-orang tegas yang berani membuat terobosan. Bukan tampang Muhadjir Effendy dan Lukman Hakim. Manusia-manusia lembek yang hanya bisa bikin pidato. Tapi ketika melihat parahnya pemaksaan syariat islam, mereka berdua buta-bisu-tuli. Indonesia yang dicabik-cabik sedemikian rupa malah hanya ditonton dari kejauhan.

Bola panas selanjutnya ada di tangan Jokowi. Berani tidak mengangkat tokoh tegas dalam zaken kabinet (kalangan profesional). Atau meneruskan tradisi setor jabatan menteri ke ormas keagamaan.

"Dengan kualitas selembek Muhadjir-Lukman. Sekarang, atau Indonesia yang bhineka ini sudah tak ada lagi...."

(Kajitow Elkayeni)

Sumber : Sate Jawa

Foto : Istimewa

matahatinews 11.12 Admin Bandung Indonesia