#JokowiPeduliHAM
Jakarta (WWT) - Badan Ilmiah Indonesia atau peneliti LIPI, Dr. Andriana Elisabeth mengatakan, masalah kebebasan Papua akan diprediksi menjadi masalah umum dalam Hari Internasional Hak Asasi Manusia yang akan dirayakan pada 10 Desember. Pernyataan Andriana ini benar, karena sebelumnya pada hari internasional hak asasi manusia tahun 2018, beberapa sayap politik Gerakan Papua Merdeka (OPM) seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Papua Barat Merdeka dll melalui keributan mereka demonstrasi massa, yang diharapkan oleh Benny Wenda, termasuk Veronica Koman dan pengikut mereka dalam rangka internasionalisasi masalah Papua, meskipun sampai sekarang perjuangan mereka telah "benar-benar gagal".
OPM dan simpatisan mereka belum pernah menggunakan isu kekerasan hak asasi manusia di Papua sebagai gerakan tujuan utama mereka, karena pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua, dan kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Papua memiliki pertanyaan kepada OPM mengenai komitmen mereka untuk bertanggung jawab terkait dengan kekerasan hak asasi manusia yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Papua dan orang lain. OPM dan pendukungnya yang tinggal di Papua, di luar Papua termasuk di luar negeri tidak sibuk mencari dan mempolitisir masalah kekerasan hak asasi manusia di Papua, karena jangan lupa, salah satu aktor penting yang terkait dengan kekerasan HAM di Papua adalah OPM juga.
Baru-baru ini, salah satu video tentang pelanggaran hak asasi manusia yang penting yang dilakukan oleh OPM telah diedarkan di media sosial, video yang berisi 2 menit, 13 detik telah dijelaskan tentang demonstrasi untuk memprotes OPM menggunakan anak-anak sebagai pejuang atau tentara mereka. Demonstrasi yang telah dilakukan di London, Inggris, termasuk penduduk Oxford yang ditolak dewan Oxford yang telah memberikan penghargaan kepada para pelarian politik seperti Benny Wenda, para pemimpin ULMWP yang hidup gemerlap di Inggris dari manuvernya untuk menjual isu Papua. Video-video itu dapat membuat salah satu bukti yang valid tentang OPM dan Benny Wenda dll telah menggunakan praktik "pencuri pencuri" di atas tentang kepedihan dan kemelaratan yang sama sekali tidak terpecahkan dari penduduk Papua.
OPM dan para pendukungnya harus melihat dan menyadari kenyataan bahwa masalah referendum Papua tidak populer, karena di masa sekarang ini, banyak pemuda Papua yang tertarik dan belajar tentang prinsip nasional kita, Pancasila. Akhirnya, kita dapat melihat hari peringatan OPM pada tanggal 1 Desember tidak didukung oleh penduduk Papua, meskipun di Ambon dan Yogyakarta telah melakukan rapat umum dengan menghitung simpatisan OPM, dan upaya aparat penegak hukum untuk menahan simpatisan OPM di beberapa tempat telah didukung oleh penduduk Papua. siapa yang cinta Indonesia.
Orang-orang Indonesia dan khususnya anggota OPM harus menyadari bahwa masalah hak asasi manusia adalah isu yang digunakan untuk mengacaukan situasi dan kondisi di negara tertentu untuk menciptakan "ketidakpastian melalui revolusi warna". Karena itu, akan lebih baik jika anggota OPM kembali ke Indonesia dan bersama-sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengembangkan Papua, dan memang pemerintah Indonesia akan memberikan otonomi khusus Papua dan akan membuatnya menjadi plus otonomi khusus untuk mendorong dan meningkatkan Tingkat kesejahteraan penduduk Papua melalui memberi mereka kualitas kesehatan, pendidikan dan pendidikan yang lebih baik, memberlakukan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Memecahkan masalah Papua tidak melalui gagasan destruktif seperti referendum Papua atau penentuan nasib sendiri Papua, tetapi melalui semangat kebangsaan dan menjaga pluralisme termasuk meningkatkan status dan kondisi kesejahteraan penduduk Papua.
Ini akan lebih baik jika pemuda Papua dan penduduk Papua yang akan mencerminkan semangat indah mereka ke Indonesia melalui gerakan dan aktivitas positif seperti pemain sepak bola Papua, Osvaldo Haay yang menjadi top skorer di pertandingan sepak bola SEA Games di Filipina. Terakhir, Indonesia adalah Papua, dan Papua adalah Indonesia. Jangan mencoba memisahkan mereka satu sama lain.
Judul Asli : OPM AND HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL DAY
By: Tony Priyono
Penulis adalah pengamat Papua. Tinggal di Jakarta Timur.
Sumber : Sate Jawa
Foto : Istimewa
Diterjemahkan dari Artikel :
OPM AND HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL DAY
By: Tony Priyono
Indonesia Scientific Agency or LIPI’s researcher, Dr. Andriana Elisabeth said Papua’s freedom issue will be predicted to be common issues in Human Rights International Day which will celebrate on December 10th. Andriana’s statement is true because previously in 2018 human rights international day, several political wings of Freedom Papua Movement (OPM) such as West Papua National Committee (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Free West Papua etc through their tumultuous mass ralies, which hopes by Benny Wenda, including Veronica Koman and their followers in order to Papua’s problem internationalization, even though until now their struggle have been “totally failure”.
OPM and their symphatizers have not been used human rights violence issue in Papua as their main purpose movement, because Jokowi and Ma’ruf Amin’s administration have committed to solve Papua’s problems, and we are as Indonesia’s people who are love Papua have question to OPM regarding their commitment to responsible related to their human rights violence which had been done by them to Papua’s people and others. OPM and their supporters who are living in Papua, outside Papua including abroad do not busy to seek and politicizing human rights violence issue in Papua, because do not forget, one of crucial actors related to human rights violence in Papua is OPM too.
Recently, one of video about crucial human rights abuse which done by OPM had been circulated on social media, those video which contained 2 minutes, 13 seconds had been described about rallies to protest OPM using children as their fighters or army. Those rally which had been done in London, England, including Oxford’s resident who were rejected Oxford’s council which had given award to political fugitives likes Benny Wenda, the ULMWP’s leaders who are glamourly living in England from his maneuver to sell Papua’s issue. Those video could make one of valid evidence about OPM and Benny Wenda etc have been using “thief scream thief” practices above on completely unsolved languish and squalor from Papua’s resident.
OPM and their supporters must reality look and realize that Papua’s referendum issue is not popular, because in this current days, many Papua’s youth who are interesting and studying about our national tenet, Pancasila. Finally, we can see OPM’s anniversary day on December 1st did not support by Papua’s resident, even though in Ambon and Yogyakarta had done rally by counted OPM’s symphatizers, and law enforcement apparatus efforts to detain OPM’s symphatizers in several places had been supported by Papua’s resident who are love Indonesia.
Indonesia’s people and especially OPM’s members should realized that human rights issues is the issued which used to destabilize situation and condition in certain country to create "uncertainty through color revolutions". Because that, its will more better if OPM’s member back to Indonesia and together with Jokowi-Ma'ruf Amin’s administration developing Papua, and indeed the Indonesia’s government will give Papua’s special autonomy and will make it to be plus special autonomy to boost and to leverage Papua’s resident welfare levels through giving them more better quality of healthy, education and educability, enacting people’s economic and an infrastructure development.
Solving Papua’s problem does not through destructive notions such as Papua’s referendum or Papua’s self determination, but through nationality spirit and keeping pluralism including boosting Papua’s resident welfare status and conditions.
Its will more better if Papua’s youth and Papua’s resident who will reflect their lovely spirit to Indonesia through positive movement and activity likes Papua’s soccer player, Osvaldo Haay who is being top scorer at SEA Games’s football match in Philipines. Last but not least, Indonesia is Papua, and Papua is Indonesia. Do not try to separate them each others.
The writer is Papua’s observer. Live in East Jakarta.
Kembali ke Kumpulan Artikel Ekonomi Politik
Bela Negara
Berjuang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, sesuai dengan Sejarah Bangsanya
Penghianat
Berjuang untuk memanipulasi Sejarah Bangsanya
#SadarSejarahNusantara
#PerpustakaanTanahImpian
Kembali ke Kumpulan Artikel Ekonomi Politik
Bela Negara
Berjuang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, sesuai dengan Sejarah Bangsanya
Penghianat
Berjuang untuk memanipulasi Sejarah Bangsanya
#SadarSejarahNusantara
#PerpustakaanTanahImpian
Labels:
Politics
Thanks for reading OPM dan Hari Hak Azasi Manusia Internasional. Please share...!